Jumat, 25 Februari 2011

Kalimat Penalaran Dan Argumentasi ( Tugas B.Indonesia2)

Nama : Agus Gunawan
Npm : 10208061
Kelas : 3EA03

Kalimat penalaran:
1. Bank Indonesia (BI) mengembangkan perannya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui sisi permintaan dan penawaran.
2. Peran BI menghubungi sisi permintaan dengan penawaran, yang bekerja sama dengan pemerintah hingga lembaga internasional.
3. Dari sisi permintaan, BI melakukan penelitian, pelatihan, hingga penyediaan informasi.
4. Sebanyak 27 negara Uni Eropa mencanangkan program European Union Switch Asia dengan mentargetkan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
5. Hingga Desember 2010, Java Reconstruction Fund (JRF), pelaksana program Uni Eropa telah merekonstruksi lebih dari 15.000 unit rumah dan membangun 1.900 infrastruktur di berbagai daerah.
Kalimat argumentasi:
1. BI pun menggunakan UMKM yang memiliki kualitas produk yang bagus untuk mengajari pengusaha di daerah lain.
2. Kami yang meneliti, yang memberikan acuan kepada bank," kata Santoso. BI meneliti berbagai usaha komoditas dalam menyediakan informasi bagi lembaga keuangan, seperti BPR.
3. Dalam pengembangan klaster ini, BI tidak kerja sendiri, namun diserahkan kepada Kantor Bank Indonesia (KBI), pemerintah daerah, dan dinas terkait.
4. Menurut Agus, dana talangan itu disediakan agar Bulog dapat mengurangi ketergantungannya pada pembiayaan perbankan.
5.

Artikel kalimat penalaran dan argumentasi
1.UE Pertimbangkan Beri USD34 M untuk Utang Yunani
Minggu, 21 Februari 2010 – 16:38 wib
BERLIN – Uni Eropa dikabarkan dapat memberikan bantuan dana untuk utang bersyarat Yunani hingga 25 miliar euro atau setara USD34 miliar.
Dilansir dari AFP, Minggu (21/2/2010), jumlah masing-masing negara yang memberikan kontribusi utang tersebut akan dihitung sesuai dengan posisi mereka di Bank Sentral Eropa.
Oleh karena itu Jerman akan memberikan kontribusi hampir 20 persen dari paket bantuan potensial, setara dengan hingga lima miliar euro, yang akan dibuat pada bagian kredit dan jaminan.
Seperti diketahui, para pemimpin Eropa telah berjanji sebagai solidaritas mereka untuk membantu Yunani, yang memiliki total utang diperkirakan mencapai sekira 300 miliar euro. Kendati demikian pihak Uni Eropa belum mengumumkan apapun mengenai bantuan keuangan yang konkret.
Uni Eropa sendiri telah mengkonfirmasi serangkaian langkah-langkah untuk menempatkan bantuan atas utang Yunani di bawah anggaran pengawasan yang baru.
Yunani berkomitmen untuk mengurangi defisit publik sebesar 12,7 persen dari produk domestik bruto sebanyak empat persen selama 2010. Adapun batas dari negara-negara tunggal di zona mata uang Euro akan dikenakan sebesar tiga persen. Athena juga telah mengumumkan program tabungan utama yang akan dikontrol oleh Komisi Eropa.(ade).
Keterangan
Penalaran : Dilansir dari AFP, Minggu (21/2/2010), jumlah masing-masing negara yang memberikan kontribusi utang tersebut akan dihitung sesuai dengan posisi mereka di Bank Sentral Eropa
Argumentasi : Adapun batas dari negara-negara tunggal di zona mata uang Euro akan dikenakan sebesar tiga persen. Athena juga telah mengumumkan program tabungan utama yang akan dikontrol oleh Komisi Eropa

2. Perancis Ingin Makin Ekspansif di Indonesia
Pemerintah Perancis menginginkan adanya peningkatan investasi dan perdagangan dengan Indonesia. Mereka menilai kapasitas kerja sama ekonomi dengan Indonesia masih dapat ditingkatkan, terutama karena nilai perdagangan kedua negara masih terlalu kecil.
Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri Perancis Christine Lagarde mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Jumat (25/2/2011). Lagarde menghadiri konferensi pers bersama Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution. Ini kegiatan terakhir yang dihadiri Lagarde dalam lawatan dua harinya di Indonesia.
Menurut Lagarde, kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan seorang Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri Perancis ke Indonesia dalam 14 tahun terakhir. Atas dasar itu, Perancis memanfaatkannya dengan bertemu Wakil Presiden Boediono pada 24 Februari 2011 lalu dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan.
Dalam lawatannya ini, Lagarde membawa 40 anggota delegasi yang berasal dari pengusaha. Mereka adalah pebisnis yang bergerak di bidang peluncuran satelit peramalan cuaca dan satelit pertahanan serta transportasi, terutama kereta api. "Adapun perusahaan kami yang sudah ada di Indonesia seperti Carrefour. Kami akan menaikkan investasi di Indonesia ke level yang signifikan. Begitu juga untuk perdagangan yang masih terlalu kecil," katanya.
Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Gubernur BI Darmin Nasution, Lagarde membahas masalah stabilisasi harga pangan dunia. Lagarde meminta semua negara mewaspadai aksi spekulasi atas harga komoditas pangan.
Darmin mengatakan, hal itu disebabkan sudah banyak instrumen keuangan yang berbasiskan komoditas di pasar keuangan dalam bentuk derivatif. Itu sama sekali tidak berbasiskan kondisi pertanian fundamental. "Dengan menkeu, kami fokus pada kebijakan ekonomi dan isu finansial. Selain itu, kami juga menyinggung pengamanan pangan, pemulihan keuangan dunia, tekanan akibat perubahan iklim, dan spekulasi harga komoditas," katanya.
Keterangan:
Argumentasi
Darmin mengatakan, hal itu disebabkan sudah banyak instrumen keuangan yang berbasiskan komoditas di pasar keuangan dalam bentuk derivatif. Itu sama sekali tidak berbasiskan kondisi pertanian fundamental..
Penalaran
Dalam lawatannya ini, Lagarde membawa 40 anggota delegasi yang berasal dari pengusaha. Mereka adalah pebisnis yang bergerak di bidang peluncuran satelit peramalan cuaca dan satelit pertahanan serta transportasi, terutama kereta api.
3. Menhub: Kerja Sama dengan Krakatau Steel
Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Jumat (25/2/2011), menegaskan, pihaknya saat ini sedang bekerja sama dengan Krakatau Steel untuk mengurai kemacetan di Pelabuhan Merak, Banten. Sebagian arus kendaraan akan dialihkan ke dermaga Krakatau Steel.
Untuk kapal pun, lanjut Freddy, juga akan ditambah lima sampai enam kapal. Sementara ini, katanya, baru ada 20 kapal yang beroperasi. "Kendati penambahan kapal ini belum sampai 30 kapal sebagaimana mestinya," katanya seusai membuka Dies Natalis Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di Cilincing, Jakarta Utara.
Freddy mengatakan, pihaknya juga akan mengevaluasi 30 operator yang telah diberi izin beroperasi Merak-Bakauheni. Itu untuk mempertegas komitmen para operator dalam memberikan pelayanan penyeberangan. Sebab, sekarang hanya ada 20 kapal yang beroperasi dan itu yang menyebabkan kemacetan di Merak. "Kalau hasil evaluasi menyatakan operator itu tak layak, kami akan buka kesempatan bagi operator lain untuk masuk," ungkapnya.
Keterangan:
Argumentasi
Freddy mengatakan, pihaknya juga akan mengevaluasi 30 operator yang telah diberi izin beroperasi Merak-Bakauheni. Itu untuk mempertegas komitmen para operator dalam memberikan pelayanan penyeberangan. Sebab, sekarang hanya ada 20 kapal yang beroperasi dan itu yang menyebabkan kemacetan di Merak. "Kalau hasil evaluasi menyatakan operator itu tak layak, kami akan buka kesempatan bagi operator lain untuk masuk," ungkapnya.

Penalaran
Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Jumat (25/2/2011), menegaskan, pihaknya saat ini sedang bekerja sama dengan Krakatau Steel untuk mengurai kemacetan di Pelabuhan Merak, Banten. Sebagian arus kendaraan akan dialihkan ke dermaga Krakatau Steel.



4. Bulog Akan Diberi Dana Talangan
Kementerian Keuangan memastikan untuk memberikan dana talangan pengadaan beras. Dana ini akan menekan biaya pengadaan beras Bulog sekitar Rp 300 miliar-Rp 500 miliar. Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Jumat (25/2/2011).
Menurut Agus, dana talangan itu disediakan agar Bulog dapat mengurangi ketergantungannya pada pembiayaan perbankan. Selama ini Bulog harus mencari pembiayaan bank untuk mendanai pengadaan beras. Hal tersebut menyebabkan Bulog harus menanggung bunga pinjaman. "Kami akan menyisihkan dana talangan ini agar Bulog tidak perlu ke bank lagi," katanya.
Semua kebijakan pemerintah yang terkait dengan perberasan akan terus dijalankan meskipun ada desakan kepada pemerintah untuk menaikkan tarif bea masuk impor beras. Pemerintah harus memastikan pasokan beras bagi rakyat miskin mencukupi sehingga tidak terjadi gejolak harga di masyarakat.
Dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 tahun 2011 (tentang tarif bea masuk beras) tetap dijalankan. Peraturanini menetapkan pada akhir Maret 2011 atau mulai 1 April 2011 bea masuk beras akan dinaikkan dari nol persen menjadi Rp 450 per kilogram (kg).
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo dengan Komisi XI DPR pada 2 Februari 2011, beberapa anggota Komisi XI mendesak pencabutan Peraturan Menteri Keuangan No 241/2010.
Itu dikarenakan di beberapa daerah sudah muncul panen raya. Peraturan tersebut menetapkan tarif bea masuk beras ditetapkan nol persen dan baru akan dinaikkan menjadi Rp 450 per kg pada 1 April 2011. Peraturan ini dinilai anggota Komisi XI sebagai penyebab turunnya harga gabah di tingkat petani dari Rp 3.400 per kg menjadi Rp 2.600 per kg.
Keterangan:
Argumentasi
Menurut Agus, dana talangan itu disediakan agar Bulog dapat mengurangi ketergantungannya pada pembiayaan perbankan. Selama ini Bulog harus mencari pembiayaan bank untuk mendanai pengadaan beras. Hal tersebut menyebabkan Bulog harus menanggung bunga pinjaman. "Kami akan menyisihkan dana talangan ini agar Bulog tidak perlu ke bank lagi,

Penalaran
Kementerian Keuangan memastikan untuk memberikan dana talangan pengadaan beras. Dana ini akan menekan biaya pengadaan beras Bulog sekitar Rp 300 miliar-Rp 500 miliar.

5. Infrastruktur Bahan Bakar Gas Tak Tumbuh
Penggunaan gas sebagai energi alternatif selain Bahan Bakar Minyak (BBM) belum ditunjang infrastruktur yang memadai. Salah satunya jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang sedikit, hanya sekitar 10 stasiun di Jakarta.
"Dengan 70 persen sumber energi ada di luar Pulau Jawa, sedangkan 70 persen pemakai ada di Pulau Jawa, maka harus ada alternatif (BBM), yaitu gas," tutur Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia(HIPMI), Andhika Anindyaguna, di Jakarta, Kamis (24/2/2011).
Ia bicara saat diskusi dampak kebijakan pembatasan subsidi BBM terhadap kelangsungan UKM di Sekretariat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Jl Majapahit, Jakarta Pusat.
Menurut dia, infrastruktur gas tidak tumbuh, sehingga jika ada pembatasan BBM seperti yang akan diberlakukan, infrastruktur gas menjadi penting diperhatikan, khususnya di Jakarta.
"Masalahnya, infrastruktur gas, peralatan konverter disediakan gratis, tapi SPBG jarang," kata Andhika. Jika melihat data subsidi energi dalam RAPBN 2011 sebesar Rp 133,8 trilun, menurut Andhika, 10 persen atau sekitar RP 13 triliun cukup untuk membangun sekitar 650 SPBG. Biaya per SPBG itu sekitar Rp 20-30 miliar.
Adapun suplai gas bisa mengambil 5-10 persen dari 825 juta kaki kubik yang dialirkan PGN tiap hari. "Kalau 80 juta kaki kubik dialirkan untuk mengisi 600 lebih depo gas, pemberlakuan kuota BBM tidak menjadi masalah," tambahnya. "Jika pemerintah siap Go Gas, maka industri otomotif dapat menyesuaikan lima tahun ke depan. Ini akan berkoordinasi dengan menteri transportasi, pengusaha transportasi dan lainnya."
Kemungkinan Penyimpangan Dari Pembatasan Subsidi Kebijakan pembatasan subsidi dapat menyebabkan penyimpangan. Sugiyono, peneliti Indef mengemukakan, kemungkinan angkutan umum yang tadinya tidak aktif menjadi aktif, atau mereka bisa jadi pengecer.
"Ini dapat terjadi karena kita belum mendapat polanya (teknis) dari pemerintah seperti apa," jelasnya. Sedangkan Ketua IWAPI, Rini Fahmi Idris, berpendapat, pembatasan subsidi BBM juga memungkinkan masyarakat akan membeli BBM produk asing, seperti Shell atau Petronas, yang selisih harganya tipis tapi kualitasnya lebih baik.
Menhub: Kerja Sama dengan Krakatau Steel
Keterangan:
Argumentasi
"Masalahnya, infrastruktur gas, peralatan konverter disediakan gratis, tapi SPBG jarang," kata Andhika.
Penalaran
Penggunaan gas sebagai energi alternatif selain Bahan Bakar Minyak (BBM) belum ditunjang infrastruktur yang memadai. Salah satunya jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang sedikit, hanya sekitar 10 stasiun di Jakarta.



Sumber :
• http://economy.okezone.com/read/2010/02/21/213/305704/ue-pertimbangkan-beri-usd34-m-untuk-utang-yunani.
• Kompas.com